JANJI POLITIK PARTAI HARUS DITAGIH

Oleh: Sapto Prajogo

Pemilihan Umum yang merupakan pesta demokrasi untuk pemilihan Legislatif akan segera dilaksanakan. Pemilu tersebut diharapkan dapat dilaksanakan dengan sukses, aman dan hampir tidak ada konflik serta mampu menjadi pembelajaran mencerdaskan kehidupan berpolitik bagi seluruh elemen bangsa Indonesia

Namun bila mengamati suasana meriahnya selebaran, pamlet serta spanduk di jalanan serta riuhnya ruang buat paparan iklan politik di media masa, nampak demikian mudahnya bagi para calon pemimpin politik dalam hal menebar janji-janji politik. Sebuah cara mudah sebagai upaya membangun citra, serta upaya memenuhi ruang harapan dari konstituennya Selanjutnya apabila yang bersangkutan terpilih serta berhasil menduduki jabatan politik, maka permasalahan seharusnya belumlah selesai. Hal yang wajar, karena janji adalah sebuah hutang dan konsekuensinya bahwa hutang haruslah dibayar.

Secara politik, hal tersebut memang merupakan tantangan bagi para kandidat untuk menggali permasalahan yang berkembang di Masyarakat. Namun demikian, bila mempertimbangkan kondisi perpolitikan yang ada serta meningkatnya kecerdasan politik yang ada di Masyarakat, sebenarnya dampak dari janji politik tersebut mudah ditebak, yaitu Gedung Kantor Legislatif bakal “ramai” bertebaran ”surat tagihan” dari berbagai elemen Masyarakat. Tagihan tadi ada yang berupa komentar di media, ada yang bersumpah akan terus mengawal janji, bahkan ada yang dengan cara demo.

Bisa jadi sebuah janji politik perlu dilakukan untuk meningkatkan citra kandidat. Namun demikian bisa jadi janji politik adalah sebuah wujud komunikasi politik yang kurang bijaksana. Bahkan ada pendapat, bahwa janji politik sebaiknya tidak dilakukan. Apapun itu, sebentar lagi Indonesia akan menghadapi sebuah kenyataan, bahwa akan bermunculan pejabat-pejabat politik yang selalu menggendong “beban janji politiknya”, dan telah mendapat legitimasi kuat dari Masyarakat Indonesia. Selanjutnya tergantung kepada Masyarakat Indonesia, para Pejabat Politik yang berbekal janji tersebut mau diapakan.

Apapun wujud janji yang telah dilontarkan, dan bila kelak terpilih memenangkan pertarungan Pemilu, maka dapat disimpulkan bahwa janji-janji politik yang telah dilontarkan tersebut, adalah perwujudan ekspresi impian Masyarakat Indonesia. Akhirnya muncul pertanyaan-pertanyaan mendasar terhadap cara menyikapi janji-janji politik, apakah harus terus ditagih? Apakah tidak perlu ditagih? Apakah terus ditagih tetapi dibarengi dengan dukungan? Apakah dilupakan saja, pokoknya didukung? Atau apapun yang terjadi, tidak perlu dipedulikan.

Dari fakta sejarah, menebar janji politik bukanlah hal baru bagi Masyarakat Indonesia, dan sebenarnya dengan tingkat kecerdasan berpolitik sebagian besar Masyarakat Indonesia, sebenarnya sudah mampu memaknainya serta mampu mengevaluasi kualitas janji dari sebuah partai maupun kadernya. Respon yang paling mudah adalah janganlah dipilih lagi para kader yang berasal dari partai gemuk yang dikarenakan rajin menebar janji-janji kosong.

Mungkin sebaiknya sebagai bagian dari keluarga Indonesia, kita perlu membuka pintu maaf bagi kebohongan-kebohongan politik yang pernah dilontarkan. Namun demikian bila pintu maaf tersebut terlalu sering dibuka dan ditutup, sampai kapan engsel pintu maaf tersebut akan bertahan?

Sebuah usulan pemikiran serta ajakan buat kelompok elit yang mampu serta mau melindungi kepentingan masyarakat jelata, bagaimana bila sebisa mungkin janji politik tersebut dikumpulkan, dilegitimasi dengan tanda tangani oleh si penebar janji (tentu saja mewakili partainya), untuk kelak menjadi bahan tagihan ke kader serta partai yang bersangkutan. Nah, dari tagihan ini merupakan rapot bagi kader serta partai yang bersangkutan untuk kepentingan sebagai panduan masyarakat di pemilu selanjutnya.

Namun permasalahannya banyak yang pesimis:

Siapa serta elit mana yang mau memikirkan nasib Rakyat Indonesia?

Siapa serta elit mana yang mau melindungi hak politik Rakyat Indonesia?

Siapa serta elit mana yang mau meluangkan waktu demi Rakyat Indonesia?